Network
Ia mengaku bahwa kebijakan tersebut diberlakukan lantaran jumlah warga yang telah divaksinasi di wilayahnya masih rendah.
Amadeo mengatakan bahwa kebijakan sengaja diterapkan untuk meningkatkan minat vaksinasi terhadap warga di wilayahnya.
Pasalnya, jumlah warga Kelurahan Utan Panjang yang telah melakukan vaksinasi masih sekira 52 persen pada pekan lalu.
Dengan diberlakukannya wajib menunjukan sertifikat vaksinasi sebelum mengambil BPNT, ia mengaku bahwa minat warga untuk menjalani vaksinasi menjadi tinggi.
"Setelah syarat itu diterapkan memang banyak yang akhirnya (mau) vaksin," katanya.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Pikiranrakyat.com dengan judul Anies Baswedan Beri Perintah, Lurah Tak Lagi Wajibkan Vaksin untuk Ambil Bansos
Namun, Lurah Utan Panjang Kemayoran, Jakarta harus segera mencabut kebijakan tersebut dan mengikuti instruksi Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan tidak lagi mewajibkan warga memperlihatkan sertifikat vaksinasi untuk mengambil bantuan sosial.
"Kalau memang ada arahan terbaru, kita ikuti sesuai arahan Gubernur. Kita mengikuti arahan pimpinan," kata Amadeo yang dikutip dari Pikiran-Rakyat.com pada Jumat, 6 Agustus 2021.
Kewajiban sertifikat vaksin dalam pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Utan Panjang hanya berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 29 hingga 31 Juli 2021.
Setelah itu, belum ada kegiatan pembagian bansos yang dialokasikan dari pemerintah, tetapi ia memastikan tidak akan lagi mewajibkan warga yang sudah divaksin untuk bisa mengambil bansos.*** (Mutia Yuantisya/Pikiran Rakyat)
