Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Presidensial Threshold (PT) atau yang kemudian dikenal dengan ambang batas bagi partai politik untuk bisa mengusung calon Presiden.
Mantan panglima TNI, Jenderal TNI purnawirawan (purn) Gatot Nurmantyo dikabarkan juga akan mengajukan sebuah judicial review (jr) terkait ketentuan ambang batas ini.
"Berdasarkan beberapa diskusi-diskusi rutin dan melihat perkembangan situasi terkini, bahwa salah satu permasalahan adalah jatuhnya demokrasi di negeri kita ini. Berdasarkan dari Hak Asasi Manusia dan ditinjau dari segi kebebasan berpendapat juga mendapatkan rapor merah," ujar Jenderal Gatot, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 16 Desember 2021.
Baca Juga: Hasil Survei Pasangan Pilpres 2024, Ada Gatot Nurmantyo dan Habib Rizieq Shihab?
Negara Indonesia yang menganut asas demokrasi tentunya harus benar-benar melaksanakan demokrasi secara totalitas.
Dalam hal pemilihan calon presiden di Indonesia menganut sistem presidensial threshold atau ambang batas sebesar 20 persen.
Menurutnya pula, dengan adanya sistem presidensial threshold ini mengakibatkan terbayasnya akses warga untuk memilih pemimpin secara benar dan sistem ini malah menodai demokrasi.
Baca Juga: Sindir Tindakan Moeldoko, Gatot Nurmantyo Sebut Tak Cerminkan Etika Panglima TNI
"Oleh sebab itu saya selaku warga negara yang dapat menggunakan hak saya sebagai warga negara untuk mengajukan judicial review agar presidensial threshold dari 20 persen diubah menjadi 0 persen, mari kita bangkit atau punah begitu saja sebagai bangsa yang besar," ujar mantan panglima TNI itu.
Sebelum ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak sekitar 13 permohonan judicial review yang terkait presidensial threshold ini.
Namun dalam pernyataannya, mantan panglima TNI ini tidak khawatir akan ditolak juga. Karena ia beranggapan bahwa mungkin saja para hakim MK ketika menolak permohonan tersebut belum melihat perkembangan situasi kala itu.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bocorkan Sosok yang Ajak Dirinya Gulingkan AHY dan Kudeta Demokrat
Kabarnya, Jenderal TNI bintang empat itu akan maju perseorangan untuk melakukan permohonan judicial review terkait sistem ambang batas ini.
"Kita harus berani untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Di bully bagaimanapun kalau itu untuk demokrasi, itu akan saya anggap kecil, karena hal ini menyangkut dengan bangsa dan negara," pungkas Gatot yang juga merupakan deklarataor organisasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamtkan Indonesia).***
