Network
Meskipun begitu, Luhut Binsar Pandjaitan juga tidak dapat mengelak bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini pasti tidak akan menyenangkan semua pihak.
Maka dari itu, Luhut Binsar Pandjaitan juga sudah mempertimbangkan bahwa ke depannya pemerintah akan terus berusaha untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan agar dapat berjalan sebaik-baiknya.
Dibicarakan lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa terdapat perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah ini.
Sebagai kebijakan, perusahaan itu akan diberlakukan audit dan sudah dalam pemetaan pemerintah.
Baca Juga: Sebanyak 124.047 Keluarga di Banyuwangi Terima BLT Minyak Goreng
“Kami sudah menandakan beberapa perusahaan yang terlihat main-main dan saya sudah minta dan tanda tangan suratnya. Dokumen itu sudah saya berikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPKP sudah terima,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan BPKP kemungkinana akan mulai mengaudit perusahaan-perusahaan itu segera dalam waktu dekat.
Luhut Binsar Pandjaitan juga membeberikan beberapa perusahaan memiliki barang di Indonesia, namun kantor dan pemiliknya tinggal di luar negeri.
Hal inilah yang dianggap oleh Luhut Binsar Pandjaitan sangat tidak adil.
Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan kebijakan ini memberikan tanda bahwa pemetintah memberi perhatian khusus kepada masalah harga minyak goreng agar dapat dijangkau dengan mudah.
