Network
/photo/2022/07/07/1671253132.jpg)
RINGTIMES BANYUWANGI - Larangan perjalanan selama bertahun-tahun dan pembekuan aset terhadap beberapa aktivis paling terkemuka Mesir digunakan untuk memberangus masyarakat sipil dan menuntut kerusakan abadi pada kehidupan pribadi mereka yang menjadi sasaran, menurut dua laporan oleh hak asasi manusia dan kelompok.
Dilansir dari Reuters pada 7 Juli 2022 melaporkan bahwa, para peneliti mengatakan tidak mungkin untuk memperkirakan jumlah orang yang terkena dampak dari tindakan tersebut, yang seringkali bersifat terbuka dan dipaksakan tanpa pemberitahuan resmi.
Telah terjadi tindakan keras terhadap pembangkang Islam dan liberal di Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah al-Sisi, yang sebagai panglima militer memimpin penggulingan Mohamed Mursi dari Ikhwanul Muslimin pada 2013 dan terpilih menjadi presiden setahun kemudian.
Baca Juga: Minyak Turun ke Level Terendah karena Resesi, Kekhawatiran Akan Dampak COVID-19
Layanan informasi negara Mesir tidak menanggapi permintaan komentar.
Para pendukungnya mengatakan langkah keamanan yang diambil selama sembilan tahun terakhir diperlukan untuk menstabilkan Mesir dan bahwa mereka bekerja untuk menyediakan hak dasar seperti pekerjaan dan perumahan.
Kasus 15 orang yang terkena larangan perjalanan termasuk aktivis hak perempuan, peneliti dan pengacara, disorot dalam sebuah laporan oleh Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di AS dan kelompok hak asasi yang berbasis di London, FairSquare yang diterbitkan pada hari Rabu.
Baca Juga: Pengadilan Rusia Perintahkan Penghentian Pipa Minyak Kaspia, Namun Ekspor Masih Mengalir
Sebuah laporan terpisah oleh Freedom Initiative dan Tahrir Institute for Middle East Policy yang berbasis di AS, yang diterbitkan pada hari Selasa, mengatakan larangan perjalanan seringkali bermotif politik, diterapkan secara sewenang-wenang, dan tidak memberikan jalan lain untuk tantangan.
