Network
Selain itu, dewan juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan perijinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.
Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah penggarapan lahan sudah sesuai dengan izin Hak Guna Usaha (HGU).
“Terkait rencana relokasi warga yang terdampak banjir Kalibaru, Pemerintah Daerah jangan takut dengan regulasi untuk menggunakan anggaran belanja tidak terduga, meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan agar relokasi warga segera terwujud,” pungkas Ruliyono.***
