Network
“Memang lagi ramai soal dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oknum perangkat desa,” tandasnya.
Tokoh tersebut mengatakan, oknum perangkat desa yang diduga menggelapkan pajak PBB itu pernah mendapat sanksi pemberhentian dari kepala desa periode sebelumnya.
Baca Juga: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Dukung Prabowo-Gibran, TKN: Insyaallah Bisa 65 Persen
“Tapi ia kembali menjabat setelah pemilihan kepala desa tahun 2019,” katanya.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Desa Kaligung, Hafandi membantah ada kasus penggelapan pajak PBB.
“Kabar itu tidak benar. Sedangkan saya baru dilantik beberapa hari yang lalu,” ungkap Hafandi.
Hafandi mengaku tidak mengetahui mekanisme pemungutan pajak PBB sebelum ia terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa Kaligung periode 2023-2029.
Baca Juga: Mengenal Jenis Penyakit Mental Erotomania, Gangguan Mental Dengan Efek Merasa Dicintai Berlebihan
Tapi saat wawancara melalui sambungan telepon, Ia secara tegas membantah tidak ada kasus penggelapan pajak PBB di desanya.
Justru Hafandi menjelaskan bahwa koordinator pemungut pajak PBB, yakni sekretaris desa tidak pernah ngantor sejak Ia dilantik sebagai kepala desa.
