Network
Oleh: M Rizal Fadillah*
Kritik mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu pada Luhut Binsar Panjaitan soal pemindahan ibu kota baru di saat wabah corona dengan mengaitkan pikiran Luhut soal uang dan uang mendapat reaksi berupa ancaman tuntutan pidana.
Sebagai Menteri atau pejabat publik semestinya Luhut tenang dalam menghadapi kritik.
Luhut sebenarnya sudah padat dengan kritik, bukan saja oleh Said Didu saja tapi oleh banyak orang baik tokoh politik, pengamat, maupun netizen. Risiko dari jabatan yang diemban. Apalagi memang Luhut sering menyatakan banyak hal yang di luar kewenangan sebagai Menko Marinves.
Baca Juga: Pape Diouf Meninggal Dunia di Usia 68 Tahun Akibat Virus COVID-19
Baiknya tantangan atau ancaman Luhut kepada Didu dilayani saja. Ini penting untuk pendidikan politik. Said Didu tentu punya data-data yang perlu diketahui publik dari “serangannya” kepada Luhut. Biar para tokoh politik dapat mempertanggungjawabkan semua pandangan atau pendapatnya.
Soal kepindahan ibu kota memang kontroversial. Investasi tak terhindari dan ini tentu menyangkut uang. Ada benang merah dari pandanganSaid Didu. Rakyat pun belum menyetujui soal kepindahan ibu kota negara ini. Jadi perdebatan tentu menarik. Meskipun dibawa ke ranah hukum tapi publikasi tetap bisa berjalan.
Masyarakat banyak mengeluh soal kiprah Luhut di pemerintahan. Banyak disebut sebagai menteri Segala Urusan. Kini ada “lawan berimbang” yaitu Said Didu. Ketika Said Didu menyatakan siap hadapi tuntutan Luhut maka banyak rakyat merasa terepresentasi. Said Didu pun akan mendapat support dari banyak elemen.
Baca Juga: PLN Siapkan Aplikasi WA untuk Layani Keringanan Tagihan Listrik
Dalam kaitan kekuasaan, Luhut adalah bagian dari pemilik kekuasaan dengan segala daya dukungnya termasuk taipan. Berhadapan dengan Said Didu yang tak memiliki jaringan sebagaimana Luhut. Pertarungan seperti Daud lawan Goliath. Uji nyali dan uji keyakinan terhadap perjuangan kebenaran.
