RINGTIMES BANYUWANGI -Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945.
KNIP diresmikan di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta sekaligus penyusunan pimpinan KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945.
Dari peristiwa itu hingga kini pada tanggal 29 Agustus diperingati sebagai hari lahir Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Baca Juga: Lirik Lagu Dangdut Jangan Buang Waktuku Oleh Erie Suzan
Dikutip ringtimesbanyuwangi.com dari dpr.go.id, dalam sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut:
- Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo
- Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
- Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
- Wakil Ketua III : Adam Malik
KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Bioskop Trans TV Sabtu, 29 Agustus, Mulai The Host
Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidanan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasehat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif.
Beberapa fungsi dari KNIP adalah sebagai berikut:
- Membantu Tugas kepresidanan dan Penasehat Presiden.
- Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara.
3.Pertahanan dan keamanan Negara.
- Mempunyai kewenangan legislatif.
- Badan atau lembaga yang berfungsi sebagai DPR sebelum dilaksanakannya.
- Sebagai wadah generasi mahasiswauntuk melanjutkan perannya dalam masa Orde Baru.
- Sebagai wadah persatuan dan kesatuan generasi Muda Mahasiswa.
- Pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
- Pembentukan lembaga pemerintahan di daerah.
Baca Juga: Cerita Dongeng Anak, Kegigihan dan Mengalahkan Rasa Takut
Wewenangan KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945.
Dalam sidang ini Drs. Moh Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945 yang menetapkan bahwa KNIP sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif.
KNIP juga berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari sehubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang diplih di antara mereka dan bertanggungjawab kepada KNIP.
Baca Juga: Berikut Rekomendasi Video Lucu, Video Tik Tok Mengisi Waktu Luang Anda
Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Sutan Syahrir dan wakilnya Amir Syarifuddin dan beranggotakan 28 orang.
Kemudian Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Politilk 3 November 1945 atas desakan dari Sutan Syahrir selaku Ketua BP-KNIP.
Akibat dari maklumat/kebijakan itu adalah munculnya berbagai partai politik di Indonesia dengan ideologi yang beraneka ragam.
Baca Juga: Lirik Lagu Dangdut Kartonyono Medot Janji Oleh Denny Caknan
Contohnya: Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jakarta, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia, serta Partai Nasional Indonesia.
Tanggal 11 November 1945 BP-KNIP kembali mengeluarkan pengumuman Nomor 5 tentang pertanggungjawaban Materi Kepada Perwakilan Rakyat.
Anehnya, Presiden Sukarno menyetujui usul tersebut dan mengeluarkan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945.
Baca Juga: Mengenal Chevrolet Malibu, Mesin Baru 1.5L Turbo, Hydra-Matic 9-percepatan
Dengan persetujuan tersebut sistem cabinet presidensial dalam UUD 1945 telah diamandemen menjadi sistem cabinet parlementer.
Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim.
Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga pimpinan KNIP diserahkan pada Mr. Assaat Datu Mudo dan penulis tetap dr. Abdul Halim.***