Network
Para elit partai yang mendukung gagasan tersebut melihatnya sebagai realitas yang memang harus dijalani mengingat konstelasi politik nasional yang terjadi.
Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer.
Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan disebutkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.
Seiring dengan berjalannya PDI P dan para pemimpin yang ada di dalamnya, partai ini terus mengalami bongkar pasang struktur kepemimpinan.
Baca Juga: Kisah Pilu Seorang Bapak Menunggu Kedatangan Keluarga Korban Pesawat SJ 182
Hingga sampai pada masa kepemimpinan Soerjadi, Partai Demokrasi Indonesia saat itu dikecam oleh pemerintah di masa orde baru.
Pada masa itu, para penguasa berkehendak untuk mengakhiri karier Soerjadi sebagai pimpinan PPI Perjuangan. Sejumlah dosa dari kiprah politiknya terhadap Orba mengharuskan ia dikubur, sama dengan para senior sebelumnya.
Kemudian ada Kongres Medan yang telah dipersiapkan untuk membahas lebih dalam masalah itu. Akan tetapi, Soerjadi memutuskan untuk mencoba melawan dan terjadilah aklamasi pada masa itu.
Sejak saat itu, kontroversi terus terjadi dan hampir tidak menemui jalan pintasnya. Hingga pada akhirnya, suatu jalan terang terlihat ketika diselerenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.
Selanjutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan "PDI P" juga telah mengalami berbagai peristiwa penting yang menjadi dasar berdiri kokohnya partai besar ini.
