Network
RINGTIMES BANYUWANGI – 10 Januari menjadi hari penting yang memperingati berbagai peristiwa penting bersejarah di Indonesia bahkan juga dunia. Hari ini, 10 Januari 2021 tetap menjadi hari yang penting sebagai hari jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI P yang ke-48 setelah disahkannya.
Berbicara soal sejarah, mari sejenak kita kembali ke masa lalu dan mencoba menjadi saksi peristiwa bersejarah di Indonesia ini.
Berawal pada tanggal 7 Februari tahun 1970, menjelang Pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh Sembilan partai politik dan Golongan Karya, Presiden Soeharto melakukan konsultasi kolektif dengan pimpinan Sembilan partai politik tersebut.
Baca Juga: Besok! Stray Kids dan GOT7 Meriahkan Perayaan Ulang Tahun Shopee di TV Show Shopee 12.12 Birthday
Dalam konsultasi yang dilakukan, Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada aspek material (kelompok material-spiritual) dan kelompok kedua menekankan pada aspek spiritual (kelompok spiritual-material).
Hasilnya, penggabungan atau fusi dari dari kedua kelompok itu menjadikan 5 partai politik menjadi parti besar yang saat ini dikenal sebagai partai belogo merah dan hitam itu, yakni PNI, Parkindo, Partai katolik, Murba, dan IPKI.
Ringtimesbanyuwangi.com melansir dari berbagai sumber pada 10 Januari 2021, kelima partai tersebut memiliki latar belakang yang berbasis sosial, ideologi, serta memiliki sejarah perkembangan yang berbeda.
Fusi lima partai politik berlangsung pada 10 Januari 1973 ditetapkan sebagai hari Partai Demokrasi Indonesia ini diresmikan, yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI P.
Baca Juga: Simpang Siur Penyebab Jatuhnya Sriwijaya SJ 182, Komisi V DPR Panggil Kemenhub
Keinginan pemerintah untuk melakukan pengelompokan partai menimbulkan perbedaan pendapat diantara elit partai dalam menyikapi gagasan mengenai fusi partai politik tersebut.
Para elit partai yang mendukung gagasan tersebut melihatnya sebagai realitas yang memang harus dijalani mengingat konstelasi politik nasional yang terjadi.
Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer.
Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan disebutkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.
Seiring dengan berjalannya PDI P dan para pemimpin yang ada di dalamnya, partai ini terus mengalami bongkar pasang struktur kepemimpinan.
Baca Juga: Kisah Pilu Seorang Bapak Menunggu Kedatangan Keluarga Korban Pesawat SJ 182
Hingga sampai pada masa kepemimpinan Soerjadi, Partai Demokrasi Indonesia saat itu dikecam oleh pemerintah di masa orde baru.
Pada masa itu, para penguasa berkehendak untuk mengakhiri karier Soerjadi sebagai pimpinan PPI Perjuangan. Sejumlah dosa dari kiprah politiknya terhadap Orba mengharuskan ia dikubur, sama dengan para senior sebelumnya.
Kemudian ada Kongres Medan yang telah dipersiapkan untuk membahas lebih dalam masalah itu. Akan tetapi, Soerjadi memutuskan untuk mencoba melawan dan terjadilah aklamasi pada masa itu.
Sejak saat itu, kontroversi terus terjadi dan hampir tidak menemui jalan pintasnya. Hingga pada akhirnya, suatu jalan terang terlihat ketika diselerenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.
Selanjutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan "PDI P" juga telah mengalami berbagai peristiwa penting yang menjadi dasar berdiri kokohnya partai besar ini.
Baca Juga: Basarnas Pastikan Pesawat Sriwijaya Air 182 Jatuh, Upaya Penyelamatan Segera Dilakukan
Pada tanggal 27 Juli tahun 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud untuk mengambil alih kedudukan partai ini.
Hal ini juga menjadi momentum bersejarah bagi Megawati Soekarno Putri, yang juga sebagai Ketua Umum PDI P saat ini untuk tampil di kancah perpolitikan Indonesia.
Sebelum peristiwa ini, ia sudah tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan anggota Komisi I DPR RI.
Namun setelah kejadian tersebut, namanya pun semakin mencuat dikenal oleh publik dan seluruh masyarakat Indonesia.
Nama PDI semakin menggema di Indonesia, terutama ketika menjelang pemilu pada tahun 1999 yang membawa namanya ke mimbar politik Indonesia.
Baca Juga: Berupaya Gulingkan Pemerintah, Hong Kong Tangkap 53 Aktivis di Pemilihan Legislatif
Pada tahun tersebut juga, Partai Demokrasi Indonesia berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau lebih dikenal dengan PDI P.
Hal ini membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikannya sebagai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan ratusan kadernya di parlemen.
Dalam perjalannya, sang ketua umum yakni Megawati sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih di dalam sidang Paripurna MPR sebagai Presiden RI ke-4.
Dan hingga saat ini, orang-orang dari PDI Perjuangan masih menduduki kursi nomor satu di Indonesia, yakni sebagai Presiden Republik Indonesia.***
