RINGTIMES BANYUWANGI – Proyek terkait pemindahan ibu kota di tengan pandemi Covid-19 masih menjadi gejolak publik dan mendapatkan berbagai pro maupun kontra.
Bahkan para ekonom turut turun tangan ikut memberikan tanggapan mengenai proyek ibu kota negara (IKN) tersebut.
Pasalnya, proyek ini dianggap sangat mengganggu kinerja pemerintah dalam menangani permasalahan pandemi Covid-19.
Baca Juga: 5 Ide Bisnis yang Laku Keras Saat Lebaran di Tengah Pandemi Covid-19
Baca Juga: Kapolda Jatim Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan PPKM Mikro di Banyuwangi
Baca Juga: Tetangga Positif Covid-19, Inilah Hal-hal yang Harus Dilakukan dan Tidak Dilakukan
Sejumlah ekonom sangat menyayangkan proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini.
Beberapa ekonom malah meminta agar proyek ini tidak dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19.
Meski pun begitu, sebelumnya pemerintah telah memberikan pernyataan bahwa proses pemindahan ibu kota negara akan tetap berjalan meski diselimuti pandemi Covid-19.
Baca Juga: Politikus Demokrat Desak KPK Langsung Menahan Bupati Bandung Barat Soal Suap Dana Covid-19
Baca Juga: Kenali Gejala Long Covid-19, Patuhi Protokol Kesehatan
Baca Juga: Pakar Ungkap Anda Tak Kena Virus Covid-19 Dengan Cara Ini, Capai 90 Persen!
Ekonom senior, Emil Salim menyebut perhatian dan fokus pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 menjadi terpecah karena proyek pemindahan ibu kota.
"Dalam keadaan ini harus bertempur di dua bentuk. Pertama tenaga yang harus pindah, ke dua bertempur untuk Covid-19," kata Emil dari Anadolu Agency.
Emil Salim meminta kepada pemerintah agar pemindahan ibu kota ditunda untuk saat ini.
Ada solusi alternatif yang dilontarkan Emil Salim kepada pemerintah bila ingin meneruskan proyek pemindahan tersebut, yaitu dengan membuat dua ibu kota.
Pertama, ibu kota negara yang berisi presiden, wakil presiden, dan sekretariat negara.
Kedua, ibu kota proklamasi yang berisi kementerian dan lembaga lainnya.
Hal ini bertujuan agar pemerintah tidak membuang banyak waktu hanya itu menangani proses pemindahan ibu kota negara.
"Supaya jangan buang waktu untuk pindah," ujar Emil.
Menurut Emil, solusi yang dirinya tawarkan kepada pemerintah itu sangat masuk akal.
Hal ini agar pemerintah bisa mengatasi permasalahan pandemi Covid-19 lebih dulu daripada proyek tersebut.
Berkaca dengan kondisi Jakarta yang selalu mendapatkan permasalahan seperti kemacetan dan banjir, Emil menyebut ibu kota negara saat ini sudah tidak ideal.
Akan tetapi, Emil mengatakan kondisi tersebut bukanlah menjadi alasan utama agar pemindahan ibu kota diselesaikan terlebih dahulu.
Emil berharap agar pemerintah lebih dulu menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19 yang masih dialami Indonesia dan tidak menghindarinya.
"Sikap negarawan itu menghadapi permasalahannya, bukan dihindari," ucap Emil.
Sementara itu, ekonom Fadhil Hasan menyinggung kapasitas ekonomi pemerintah dalam memberikan anggaran kepada proyek tersebut.
Fadhil Hasan mengatakan bahwa proyek ini sebenarnya adalah hal yang lumrah dilakukan pemerintah.
Lantaran, dalam kurun 100 tahun, setidaknya adalah 30 negara di dunia yang memindahkan ibu kota negaranya.
Bahkan Fadhil meminta pemerintah untuk melakukan kajian serius terhadap faktor-faktor penyebab gagalnya pemindahan ibu kota di negara lain.
Menurut Fadhil, Indonesia saat ini tidak memiliki keuangan untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.
"Utang pemerintah diperkirakan akan berjumlah Rp10.000 triliun pada 2024, itu sudah cukup membebani perekonomian," katanya.
Berbeda dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago, dirinya malah mendukung proyek tersebut.
Andrinof menyebut langkah pemerintah dalam melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah tindakan yang benar.
Menurutnya, alasan pemerintah terkait pemindahan ibu kota bukan semata-mata gerah atau risau dengan kondisi Jakarta, tetapi untuk menyelamatkan Pulau Jawa.
Andrinof menuturkan bahwa Pulau Jawa telah dihuni oleh 60 persen penduduk Indonesia, namun luasnya hanya 7 persen, sebuah perbandingan yang tidak memadai.
"Tahun 2060 penduduk di Jawa kemungkinan 2 kali lipat dari yang sekarang atau sekitar 300 juta dengan luas daratan yang hanya 7 persen," ujar Andrinof.
Dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari berita Pikiran-Rakyat.com berjudul “Buat Pemerintah Hadapi Pandemi Covid-19 Terpecah, Ekonom Sarankan Pemindahan Ibu Kota Ditunda”
Karena itu, pemindahan ibu kota bisa menyelamatkan Pulau Jawa, terutama lahan pertanian yang dikenal subur.
Lahan pertanian ini menurutnya harus diselamatkan, lantaran kebutuhan pangan yang kian meningkat.
Selain itu, Andrinof juga yakin pemindahan ibu kota akan menciptakan pemerataan antarwilayah.
"Kasihan daerah yang di pinggiran terutama di timur. Kita ingin membangun pusat kehidupan baru," tutur Andrinof.***(Billy Mulya Putra/Pikiran-Rakyat.com)