Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengejutkan publik terkait diberlakukannya PSBB Total yang rencananya akan diterapkan pada Senin 14 September 2020.
Hal tersebut dilatarbelakangi laporan angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang kian melonjak dalam beberapa hari terakhir, dengan jumlah rincian 48.393 pasien terkonfirmasi positif, 36.383 dinyatakan sembuh, 1.317 lainnya meninggal dunia.
Arief Poyuono, selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebut Anies Baswedan telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di PikiranRakyatDepok.com dengan judul Waketum Gerindra Minta Anies Baswedan Segera Dicopot dari Jabatannya Usai Dinilai Langkahi Presiden
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tak Akan Terapkan PSBB, Ini Langkahnya Tekan Penyebaran Covid-19
Menurut dia, Anies Baswedan layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena telah menginstruksikan PSBB Total tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, terutama Presiden Joko Widodo.
"Anies sudah layak di nonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," tutur Arief Poyuono dikutip ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Selain itu Arief Poyuono menjelaskan PSBB Total yang baru diumumkan secara sepihak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas terlebih masyarakat kini tengah berupaya bangkit di masa new normal yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," tuturnya.
Baca Juga: Mengaku Sebagai Pembunuh Editor Metro TV Yodi Prabowo, Pria ini Diamankan Polda Metro Jaya
