Network
Pemerintah Tiongkok sering membenarkan perlakuannya terhadap Muslim di Xinjiang, di mana sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa hingga satu juta orang Uighur dan kelompok minoritas lainnya ditahan di pusat-pusat penahanan dengan tuduhan pada serangan teroris sebelumnya.
Baca Juga: Terus Usik Papua, Indonesia Putuskan Asingkan Vanuatu
Pekerja komunitas mengatakan bahwa wanita Utsul yang bekerja di pemerintah kota Sanya atau cabang Partai Komunis Tiongkok setempat juga dilarang mengenakan hijab ke kantor akhir tahun 2019 lalu.
Para pekerja muslim Utsul yang bekerja di pemerintahan atau badan-badan Partai Komunis hanya diberi tahu bahwa hijab itu 'tidak teratur'.
Dokumen Partai Komunis Tiongkok dari tahun 2019 lalu yang dilihat oleh SCMP dan diverifikasi oleh pekerja komunitas menunjukkan bahwa larangan tersebut adalah manifestasi terbaru dari kampanye bersama kepada Sinisisme (paham) di beberapa lingkungan tempat muslim Utsul tinggal, makan, dan berdoa.
Laporan empat halaman itu berjudul 'Dokumen Kerja tentang penguatan tata kelola secara keseluruhan atas Lingkungan Huixin dan Huihui', ditujukan pada dua lingkungan di Sanya yang sebagian besar penduduknya adalah muslim Utsul.
Baca Juga: Akibat Foto dan Video Tak Senonoh Ibunya Tersebar, Anak SMP Laporkan Pelaku ke Polisi
Di antara laporan itu, pemerintah Tiongkok menerapkan aturan yaitu masjid harus mengecilkan ukurannya, dan bangunan dengan 'kecenderungan Arab' akan dilarang.
Aksara Arab juga harus dihapus, bersama dengan karakter Tiongkok seperti 'halal' dan 'Islami'. ***(Julkifli Sinuhaji/Pikiran Rakyat)
