RINGTIMES BANYUWANGI – Nampaknya Pemerintah Malaysia kini tengah merasa was-was ketika Pemerintah Indonesia memberikan ancaman penangguhan pengiriman TKI ke Malaysia.
Melalui Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Haromono pada, 12 Juli 2022, mengatakan bahwa Indonesia menolak mengirimkan TKI untuk bekerja di Malaysia.
Indonesia menolak mengirimkan TKI ke Malaysia lantara Putrajaya telah dituduh mengingkari kesepakatan perekrutan untuk berhenti menggunakan Sistem Pembantu Online yang dinilai kontroversial.
Baca Juga: Korea Selatan Akan Berunding dengan Jepang Terkait Konflik Di Semenanjung Korea
Nota kesepahaman tenaga kerja telah ditandatangani di Jakarta pada Maret lalu dan langsung disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri.
Untuk menanggapi masalah tersebut, Lim Guan Eng selaku anggota parlemen pada hari ini mendesak Ismail Sabru untuk melakukan pembicaraan bilateral dengan Indonesia untuk menyelesaikan masalah kekurangan pekerja di Malaysia.
Menurut anggota Parlemen Bagan, mengatakan bawah intervensi pribadi Perdana Menteri dapat dengan segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman TKI ke Malaysia.
Baca Juga: Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa Sempat Ditolak Maladewa Sebelum Kirim Surat Pengunduran Diri
Menurutnya, para tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pascapandemi di Negeri Jiran tersebut.
“Perdana Menteri Ismail Sabri harus turun tangan secara pribadi dalam kegagalan yang menyebabkan pembekuan pekerja asing dari Indonesia, baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan memberikan pertumbuhan ekonomi untuk melawan penurunan ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun,” ucap Lim dalam sebuah pernyataan.
Ia juga menyebutkan bahwa banyak perusahaan bisnis domestic harus terpaksa mengurangi jam operasi mereka atau menolak pesanan baru dikarenakan kurangnya tenaga kerja.
Masalah tersebut makin diperparah oleh adanya inflasi dan peningkatan biaya yang diperburuk oleh ringgit yang terus terdepresiasi.
Baca Juga: PBB akan Perpanjang Bantuan kepada Suriah 6 Bulan Alih-Alih Tolak Usulan 1 Tahun Rusia
“Belum pernah situasi seburuk ini sebelumnya, karena kekurangan 1,2 juta pekerja, industri perkebunan dan sarung tangan saja menghadapi kerugian RM21 miliar dan kerusakan bisa mencapai puluhan miliar ringgit lebih jika sektor lain dimasukkan,” ujar Lim dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Malaymail, Minggu, 17 Juli 2022.
Ketua Nasional DAP melakuakn desakan kepada Perdana Menteri untuk berhenti mendelegasikan pekerjaan kepada Kementerian SDM dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelesaiaan segera.
Menurutnya, kedua kementerian tersebut melakukan pekerjaan yang tidak efisien dan tidak kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia perihal perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani pada bulan Maret lalu.
Baca Juga: KRISIS! Warga Sri Lanka Tunggu Di Kediaman Presiden dan Perdana Menteri untuk Segera Turun
“Ismail harus berhenti mendelegasikan masalah tetapi mengambil alih ketika ekonomi negara, komunitas bisnis dan rakyat menginginkan solusi segera,” ungkap Lim.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia selalu mengirimkan warganya untuk bekerja di beberapa negara tetanggan, termasuk Negara Malaysia.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di Pikiran-rakyat.com dengan judul, “Malaysia Ketar-ketir Usai Jokowi Ancam Indonesia Tak Akan Kirim TKI Lagi ke Negara Itu“***