RINGTIMES BANYUWANGI- Persoalan tambang ilegal masih menjadi sorotan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Terbaru, ratusan massa yang berasal dari Perkumpulan Pengusaha Tambang Banyuwangi (PETAWANGI) dan Perkumpulan Dump Truck Banyuwangi (PERDUMPWANGI) menggelar demo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menuntut penutupan tambang ilegal pada Kamis, 8 Juni 2023.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Banyuwangi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Dwi Yanto mengatakan bahwa pemkab telah berupaya memfasilitasi proses pengurusan perizinan tambang galian C.
Baca Juga: Lantik 258 ASN Fungsional, Bupati Ipuk: Efisiensikan Kinerja Lewat Teknologi
Proses tersebut diupayakan Pemkab Banyuwangi melalui kewenangan Pemprov Jatim via Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Meskipun tambang menjadi kewenangan provinsi, langkah tersebut tetap diambil pemkab demi untuk menjaga prinsip keadilan dan mendorong agar tambang ilegal keluar dari zona aman.
"Hasil verifikasi validasi dengan Dinas ESDM, terdapat 15 tambang yang belum terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendaftaran Perizinan. Terhadap yang tidak beritikad baik tersebut, Tim Terpadu memerintahkan penutupan secara mandiri. Jika tidak diindahkan, maka segera dilakukan penutupan paksa," ungkapnya kepada Ringtimes Banyuwangi melalui pesan singkat pada Jumat, 9 Juni 2023.
Selain itu, terhadap tambang yang sudah terdapat progres positif ke dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, maka seluruhnya akan segera dikumpulkan untuk menyelesaikan dokumen dalam waktu maksimal dua bulan untuk masing-masing tahapan.
Selanjutnya, Pemkab akan segera menyusun SIM Pembayaran barang tambang legal dan diangkut dengan dump truck standart.
"Terhadap permohonan pencairan barang tambang ilegal dan diangkut kendaraan ODOL, maka sistem pembayaran akan menolak secara otomatis," lanjutnya.
Baca Juga: Delegasi Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) Siap Jelajahi Ragam Budaya Banyuwangi
Kini, Pemkab Banyuwangi disebutnya sedang merumuskan sistem elektronik tersebut.
"Untuk memperkuat sistem tersebut maka belanja barang tambang galian C yang bersumber APBD dilaksanakan melalui e-katalog lokal," tandasnya.
Seperti diketahui, ratusan massa yang membawa serta truk tambang mereka memblokade jalan di depan kantor Pemkab Banyuwangi pada Kamis, 8 Juni 2023.
Selain penutupan tambang ilegal, mereka juga menuntut dilaksanakannya Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2021 yang berisi tentang angkutan barang, serta kesepakatan bersama semua pihak yang difasilitasi oleh tim terpadu tentang pembatasan muatan dan penggunaan kendaraan standar.***