Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Pegiat media sosial Denny Siregar membuka suara mengomentari informasi yang beredar terkait alasan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @Dennysiregar7, Ia menyindir pegawai yang tak lolos itu mengakui sendiri kebenaran isu yang sempat menggegerkan publik.
Menurutnya, isu yang beredar terkait berwawasan kebangsaan rendah dan menganut radikalisme memang benar adanya.
Baca Juga: Murka Tes Wawasan Kebangsaan KPK Ada Unsur SARA, Said Didu: Harus BATAL!
"Eh, ngaku sendiri.. Berarti benar kan?," kata Denny Siregar dengan menggunakan emoticon wajah tersenyum lebar, sebagaimana dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dalam cuitan akun @Dennysiregar7 pada Selasa, 25 Mei 2021.
Dalam cuitan tersebut, Ia turut menyelipkan pemberitaan terkait sejumlah alasan para pegawai KPK yang tak lolos TWK.
Diketahui sebelumnya, TWK yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertujuan sebagai upaya alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara.
Baca Juga: Fadli Zon Usul Penyeleksi TWK KPK Diikutkan Pendidikan P4 100 Jam dan Sosialisasi 4 Pilar
TWK masih menjadi polemik yang terus menerus berputar tanpa ada penyelesaian.
Berbagai isu tertebaran di khalayak ramai, ada yang mengaitkan ketidak lolosan 75 pegawai itu dengah kasus korupsi yang tengah ditangani oleh KPK.
Ada pula isu yang menyebut 75 pegawai yang tak lolos TWK menganut radikalisme dan Taliban.
Baca Juga: TWK Diduga Upaya Hancurkan KPK, Ferdinand: Mematikan Kaum Radikal Seperti Novel Baswedan
Dari tes tersebut, ada 75 orang termasuk Novel Baswedan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) TWK, sementara 1.274 pegawai KPK dinyatakan lolos.
Menurut informasi dari berbagai sumber, terdapat banyak alasan yang melatar belakangi ketidak lolosan 75 pegawai KPK itu.
Pertama, ada pegawai yang secara terang-terangan menolak UU 19/2019. Padahal, UU tersebut sangat penting bagi kinerja KPK.
Baca Juga: PKS Minta Pimpinan KPK Segera Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK
Kedua, ada pegawai yang menolak menjadi ASN, sehingga sangat wajar bila penyeleksi menganggapnya tidak lolos.
Ketiga, ada pegawai yang malah mengaku menjadi pendukung Taliban dan menentang kebijakan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).
Keempat, ada pegawai yang telah menyatakan bahwa dirinya memberi dukungan secara penuh pada seks bebas hingga memperbolehkan bertukar pasangan.
Baca Juga: Polemik Status 75 Pegawai KPK, Presiden Jokowi: Hasil Tes untuk Langkah Perbaikan KPK
Kelima, ada pegawai yang secara gamblang menolak adanya pendirian tempat ibadah dan intoleran terhadap kegiatan agama di lingkungannya.
Terakhir yang paling mengejutkan, ada sejumlah pegawai yang mengatakan dengan tegas bahwa tak akan mengikuti semua perintah dari pemerintah dan Pimpinan mereka sekalipun.
Mereka mengaku hanya takut kepada Tuhan dan selalu setia menjalankan perintah Tuhan, bukan pemerintah.***
