Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
TWK merupakan salah satu upaya BKN untuk mengubah status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam TWK tersebut, telah dinyatakan ada sejumlah 75 pegawai KPK tidak lulus seleksi, termasuk penyidik senior Novel Baswedan.
Baca Juga: Pidato Presiden Jokowi Soal TWK Dicuekin KPK, Guru Besar UGM: Ada 2 Kemungkinan
Artinya, nilai wawasan kebangsaan 75 pegawai tersebut rendah.
Sementara itu, sebanyak 1.274 pegawai KPK dinyatakan lulus dan memenuhi syarat (TMS) TWK.
Meski perbandingan antara yang lulus dan tidak sangatlah jauh, tetapi memicu munculnya berbagai isu yang menggemparkan publik.
Baca Juga: Christ Wamea: Rakyat Indonesia Terkena 'Prank' oleh KPK dan BKN
Diketahui, BKN tengah menegaskan adanya pemecatan pada 51 pegawai KPK dan sudah sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi sebelumnya sempat menyatakan ketidak setujuannya bila 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK dipecat dan dirugikan.
Pernyataan ini sontak menuai tanggapan dari banyak pihak, terutama Said Didu.
Baca Juga: Soal Pemecatan 51 Pegawai KPK, Rocky Gerung: KPK Membangkang Terhadap Presiden
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @msaid_didu, Ia menyebut ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada TWK pegawai KPK.
Menurutnya, dari kejanggalan tersebut, tak salah bila publik berasumsi bila adalah upaya pemerintah untuk melemahkan atau bahkan menghancurkan KPK.
Bahkan Ia mengatakan pula bahwa publik tidak salah jika menilai TWK adalah sebuah alat untuk menggusur para pegawai terbaik KPK.
Baca Juga: Terungkap Alasan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Denny Siregar: Eh Ngaku Sendiri
Ia menilai bahwa TWK juga digunakan sebagai alat pemecatan pegawai KPK yang memiliki jiwa radikalime dalam melawan koruptor.
"#Silakansimak. Dari berbagai kejanggalan pelaksanaan Test Wawasan Kebangsaan (TWK) peg KPK baik secara hukum, substansi/pertanyaan, pelaksana maka tdk salah publik menilai bhw TWK hanyalah alat untuk menggusur pegawai yg berjiwa radikal melawan koruptor," kata Said Didu, sebagaimana dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dalam cuitan akun @msaid_didu pada Rabu, 26 Mei 2021.
Diketahui sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah memberikan pernyataan bahwa keputusan 51 pegawai KPK yang diberhentikan dan tak bisa lagi mendapat pembinaan telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
Baca Juga: Soal Sikap Pegawai yang Tak Lulus TWK, Teddy Gusnaidi: Berhalusinasi Bisa Kerja Lagi
Ia turut mengatakan 75 pegawai KPK tersebut tidak berarti dirugikan bila tak menjadi ASN.
Hal ini lantaran kemungkinan mereka juga akan mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai.
"Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan," kata Bima.***
