Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Terkait kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap 21 anak perempuan atau santriwati oleh Ustadz di Pondok Pesantren di Jawa Barat, Ketua DPD memberi kecaman keras.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa tindakan tidak terpuji dari guru pesantren tersebut merupakan tindakan yang sangat bejat.
“Perlakuan yang sangat tidak terpuji dan tidak pantas dari seorang pengelola pesantren. Bahkan, lebih tepat disebut sebagai tindakan yang sangat bejat,” kata LaNyalla, sebagaimana dilansir dari laman Antara pada 12 Desember 2021.
Pelaku yang berinisial HW (36) itu dinyatakan telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap 21 anak santriwati di pondok pesantren tersebut.
Kasus pelecehan seksual yang dilakukan HW ini juga disebut sebagai tindak kejahatan terhadap agama, dan mencoreng nama baik dunia pesantren.
Selain itu, tindak pelecehan seksual akan menyebabkan trauma bagi korban.
LaNyalla meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pendidikan di pondok pesantren dan lebih selektif dalam membangun ataumendirikan suatu lembaga pendidikan agama.
Baca Juga: Kasus Predator Seks Herry Wirawan Diangkat, Menag Turunkan Jajarannya untuk Lakukan Investigasi
“Untuk itu, saya meminta pemerintah mengevaluasi pendidikan di pondok pesantren dan selektif dalam pendirian suatu lembaga berkedok pendidikan agama,” ujarnya.
Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus serupa, LaNyalla berharap ke depannya akan ada pengawasan yang lebih serius, sehingga tidak memakan banyak korban, khusunya anak-anak perempuan.
“Kita khawatir banyak oknum melakukan modus yang sama di tempat lain. Sehingga akan banyak korban bermunculan,” kata LaNyalla.
Baca Juga: Bukan Hanya Tak Mendapat Keadilan, Novia Widyasari Rahayu Juga Ditekan Orang Tua Pelaku Pemerkosaan
LaNyalla juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu untuk melaporkan kepada pemerintah atau yang berwenang jika mendapati kejanggalan-kejanggalan yang mengarah ke kasus pelecehan seksual.
“Jangan biarkan kasus-kasus ini tumbuh subur karena ada pembiaran. Masyarakat harus lebih kritis dan berani bersuara saat melihat telah terjadi kejanggalan,” pungkasnya.***
