Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Negara Sri Lanka tengah dilanda krisis ekonomi yang membuat masyarakatnya turun ke jalan untuk melakukan demo.
Adanya krisis yang mengganggu Sri Lanka membuat masyarakat menggugat pemerintah agar segera lengser.
Masyarakat Sri Lanka beranggapan bahwa pemerintah telah gagal menjalankan tugasnya sehingga membuat negara berada dalam ancaman kebangkrutan.
Pasalnya negara tersebut gagal membayar utang hingga sebesar 51 miliar dolar AS (Rp729 triliun, kurs Ro14.300) dan terancam bangkrut.
Baca Juga: Dianggap Tidak Punya Karakter Nasional, Resor Milik Korea Selatan Terancam Dihancurkan Korea Utara
Demo terjadi salah satunya karena masyarakat kekurangan bahan bakar dan makanan.
Situasi yang tidak kondusif membuat masyarakat naik pitam dan menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa turun jabatan.
Masyarakat bahkan meminta adik presiden, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa berhenti dari jabatannya, dikutip dari The National News.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di Pikiran-Rakyat.com dengan judul: Sri Lanka Bangkrut Akibat Terjebak Utang, Presiden dan Perdana Menteri Terancam Digulingkan
Karena demo terus berlangsung, akhirnya pemerintah mulai menanggapi seruan masyarakat.
Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa akhirnya bersedia berbicara dengan para demonstran.
"Perdana menteri siap memulai pembicaraan dengan para pengunjuk rasa di Galle Face Green," kata juru bicara kantornya, dikutip dari Al Jazeera.
“Jika pengunjuk rasa siap bahas proposal mereka untuk menyelesaikan krisis bangsa saat ini, maka perdana menteri siap mengundang perwakilan mereka untuk berunding,” ujarnya lagi.
Baca Juga: Annunziata Murgia, Nenek Berusia 90 Tahun yang Kembali Sekolah Setelah Perang Dunia Kedua
Aliansi oposisi utama, Samagi Jana Balawegaya (SJB) menyatakan presiden dan perdana menteri hanya memiliki waktu seminggu untuk mundur.
Jika tidak, oposisi mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya di hadapan parlemen atas kedua pimpinan Sri Lanka itu.
“Stabilitas politik adalah prasyarat untuk pembicaraan IMF. Rakyat tidak percaya pada pemerintahan ini,” kata Penyelenggara Nasional SJB, Eran Wickramaratne.*** (Mitha Paradilla Rayadi/Pikiran-Rakyat.com)
