Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Saat ini negara Sri Lanka tengah mengalami krisis ekonomi besar-besaran.
Krisis yang dialami Sri Lanka membuat warganya melakukan aksi demo hingga rela bermalam di jalanan.
Akibat krisis yang dialami, warga Sri Lanka menuntut agar Presiden dan Perdana Menteri mundur dari jabatan.
Demo tersebut membuat pemerintahan akhirnya bersedia melakukan pembicaraan dengan para demonstran yang sepekan terakhir terus mendesak pemerintah saat ini untuk mundur dari jabatan.
Baca Juga: Krisis Ekonomi, Sri Lanka Dapat Protes Warganya untuk Kirimkan Dana Dari Luar Negeri
Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu kekurangan mata uang asing yang menghambat impor bahan bakar dan obat-obatan. Hal itu merambat pada pemadaman listrik berjam-jam setiap hari.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di Pikiran-Rakyat.com dengan judul: Rakyat Sri Lanka Naik Pitam, Perdana Menteri Akhirnya Bersedia Temui Perwakilan Demonstran
Isu makin tak terkendali, saat aliansi oposisi utama, Samagi Jana Balawegaya (SJB) menyatakan presiden dan perdana menteri hanya memiliki waktu seminggu untuk mundur.
Jika tidak, oposisi mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya di hadapan parlemen atas kedua pimpinan Sri Lanka itu.
“Stabilitas politik adalah prasyarat untuk pembicaraan IMF. Rakyat tidak percaya pada pemerintahan ini,” kata Penyelenggara Nasional SJB, Eran Wickramaratne.
Wickramaratne menegaskan pemerintah sebaiknya menyerah dan lengser, sebab suara oposisi lebih dari cukup untuk 'menghabisi' mereka di parlemen.
Sementara itu, pemerintah mengklaim mereka memegang mayoritas di 225 anggota parlemen. Pertemuan telah dijadwalkan pekan depan.
Meski begitu, faktanya lebih dari dua lusin legislator meninggalkan koalisi yang berkuasa dan menyatakan diri mereka independen pekan lalu.
Karena situasi yang terus tidak berpihak pada pemerintah, akhirnya Perdana Menteri siap lakukan pertemuan.
"Perdana menteri siap memulai pembicaraan dengan para pengunjuk rasa di Galle Face Green," kata juru bicara kantornya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera, Kamis, 14 April 2022.
Baca Juga: Elon Musk Membatalkan Bergabung dengan Twitter
“Jika pengunjuk rasa siap bahas proposal mereka untuk menyelesaikan krisis bangsa saat ini, maka perdana menteri siap mengundang perwakilan mereka untuk berunding,” ujarnya lagi.
Negara tersebut juga akan memulai negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan depan untuk program pinjaman setelah berbulan-bulan tertunda karena krisis yang memburuk.*** (Siti Aisah Nurhalida Musthafa/Pikiran-Rakyat.com)
