Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Penurunan stunting menjadi salah satu fokus Pemkab Banyuwangi.
Untuk percepatan penurunan dan penanganan stunting, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani luncurkan program "Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS)", di Pendopo Banyuwangi, Kamis 21 Juli 2022.
Peluncuran prgram tersebut diawali dengan penandatanganan pakta intergritas yang dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Kepala Desa.
Baca Juga: Wamendag Apresiasi Langkah Banyuwangi Digitalisasi Transaksi di Pasar
Hadir dalam peluncuran program tersebut Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (BKKBN), Sukaryo Teguh Santoso; Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi, anggota DPRD Banyuwangi, Kepala Puskemas, dan stakeholder lainnya.
"Sengaja kami undang semua, karena penanganan stunting harus dilakukan secara bersamaan. Stunting adalah masalah krusial yang harus segera ditangani. Karena apabila tidak, akan terjadi permasalahan dalam jangka waktu yang lama," kata Bupati Ipuk.
Dalam program BTS, terdapat 5 langkah yang yang terdiri atas 2 basis dan 3 pilar. Dua basis tersebut adalah bangun kolaborasi dengan semua pihak.
Baca Juga: Gotong Royong Warga Jambewangi Benahi Saluran Air Kampung atas Watu Gedhek
Basis lainnya adalah upayakan secara maksimal menuju Banyuwangi zero stunting.
Sementara tiga pilar adalah: Identifikasi balita stunting (by name, by adress/coordinat, by problem). Kedua, perbaiki problem faktor penyebab stunting, misalnya masalah ekonomi, kondisi kesehatan, gizi, dan lainnya.
Pilar ketiga, ukur secara berkala tumbuh kembang janin hingga anak berusia di hawah 2 tahun atau 1000 hari pertama kelahiran. "Karena apabila stunting lebih dari 1.000 hari akan lebih sulit penanganannya," kata Ipuk.
Ipuk mengatakan tenaga dan sumberdaya terbatas, karena itu harus ada skala prioritas penanganan dan pencegahan stunting.
Baca Juga: Desa Jambewangi Sediakan Rumah Singgah untuk Warga Kampung Pedalaman
Pertama adalah penanganan. Untuk penanganan prioritas utama adalah penanganan anak usia kurang dari 2 tahun. Prioritas kedua adalah anak usia 2 hingga 5 tahun.
Kedua adalah pencegahan. Untuk pencegahan prioritas pertama adalah Ibu hamil berisiko tinggi juga menjadi prioritas utama.
Ibu hamil harus dipantau untuk memastikan tidak ada kelahiran dengan dengan berat badan lahir rendah (BBLR).
Sementara untuk prioritas kedua pencegahan adalah calon pengantin, dengan memberikan pendampingan dan konseling terkait stunting. Prioritas ketiga adalah remaja putri.
Baca Juga: Guru SMPN 1 Sempu Sebut Kurikulum Merdeka Dorong Siswa Makin Kreatif
"Meski tenaga terbatas, tapi banyak yang bisa dilibatkan. Seperti organisasi wanita, misalnya Aisyiah, Muslimat, PKK, dan lainnya," kata Ipuk.
Untuk mendukung program ini, Hari Belanja Pasar Tradisional dan UMKM yang digelar tiap bulan pada tanggal cantik diarahkan pada kebutuhan anak-anak stunting, seperti belanja susu, vitamin, makanan berprotein, dan lainnya.
Di tiap Hari Belanja mampu menghasilkan Rp 700 juta, yang akan digunakan untuk sasaran 7 ribu balita, ibu hamil dan menyusui.
Ipuk mengatakan tiap dua minggu sekali akan dilakukan evaluasi. Bagaimana perkembangan stunting di tiap desa dan kecamatan.
Baca Juga: SMPN 1 Sempu Mulai Terapkan Kurikulum Merdeka, Disesuaikan dengan Kebutuhan Siswa
Data akan terus terupdate di database sehingga camat, kepala desa, kepala OPD bisa memantau. "Saya akan memantau dan meminta laporan penanganan tiap dua minggu sekali," tambah Ipuk.
Program tersebut diapresiasi oleh BKKBN Pusat. Menurut Teguh, program BTS sangat tepat karena stunting persoalan serius.
"Kita hanya menyisakan waktu 18 bulan untuk mencapai penurunan stunting sesuai target Presiden. Ini membutuhkan terobosan dan inovasi. Alhamdulilah, konsep Banyuwangi sangat tepat," kata Teguh.***
