RINGTIMES BANYUWANGI - Sekian tahun Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati, garong uang rakyat masih terus ada hingga saat ini.
Hari Anti Korupsi Sedunia, Kamis, 9 Desember 2021 diperingati oleh penduduk bumi dari berbagai negara sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan hina tersebut.
Meskipun demikian, api korupsi di Indonesia hingga akhir tahun 2021 tak kunjung padam.
Baca Juga: Anies Baswedan Diperiksa KPK Soal Kasus Korupsi Pengadaan Lahan
Hal tersebut dimungkinkan karena korupsi di Indonesia telah mengakar begitu kuat sejak lama, mulai sebelum merdeka hingga masa reformasi.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya, namun hasilnya masih jauh dari harapan.
Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber pada Kamis, 9 Desember 2021, berikut pembahasan lengkapnya.
Baca Juga: Penyidikan Maling Uang Rakyat, AN Tersangkut Kasus Korupsi Proyek Gas Bumi
Tradisi korupsi didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Belanda menjajah Indonesia.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk membumihanguskan korupsi di Indonesia.
Pada masa Orde Lama dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara yang dipimpin oleh A.H. Nasution yang mewajibkan para pejabat untuk mengisi formulir harta kekayaan.
Selain itu, pada tahun 1963 diturunkan keputusan presiden nomor 275 untuk menggalakkan pemberantasan korupsi agar diteruskan di meja peradilan.
Baca Juga: PRMN Ganti Diksi Koruptor dengan Maling Uang Rakyat, Arief Muhammad: Nice
Di era Soeharto, alat untuk memberantas korupsi terus dibentuk dan menghasilkan TPK (Tim Pemberantasan Korupsi)
Akan tetapi, keberadaan TPK diprotes oleh mahasiswa pada tahun 1970 yang dirasa tidak serius dalam menangani korupsi.
Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan saat itu banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi.
Pada masa reformasi era BJ Habibie dan Gus Dur telah membentuk berbagai komisi dan badan baru, akan tetapi selalu saja ada yang menjegalnya.
Hingga akhirnya pada tahun 2003 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era pemerintahan Megawati yang kini masih aktif beroperasi.***