Berupaya Gulingkan Pemerintah, Hong Kong Tangkap 53 Aktivis di Pemilihan Legislatif

- 6 Januari 2021, 19:30 WIB
Polisi Hong Kong amankan 53 aktivitas yang berusaha menggulingkan pemerintah saat pemilihan legislatif.*
Polisi Hong Kong amankan 53 aktivitas yang berusaha menggulingkan pemerintah saat pemilihan legislatif.* /Anadolu Agency/Al Jazeera/

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pilihan Biden untuk menteri luar negeri, Antony Blinken, mengatakan di Twitter penangkapan itu adalah "serangan terhadap mereka yang dengan berani membela hak-hak universal".

"Pemerintahan Biden-Harris akan mendukung rakyat Hong Kong dan menentang tindakan keras Beijing terhadap demokrasi," katanya.

Kantor perwakilan tinggi Beijing di Hong Kong mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka dengan tegas mendukung penangkapan tersebut. Anggota kamp demokrasi mengadakan konferensi pers untuk menyerukan pembebasan "tahanan politik".

Polisi tidak menyebutkan nama mereka yang ditangkap, tetapi identitas mereka diungkapkan oleh akun media sosial dan organisasi mereka. 

Baca Juga: Dapatkan BST Rp300 Ribu Sekarang Juga, Cukup Gunakan NIK KTP di dtks.kemensos.go.id

Mereka termasuk mantan anggota parlemen, aktivis, dan orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2020, di antaranya James To, Lam Cheuk-ting, Benny Tai, dan Lester Shum.

Polisi mengatakan kampanye untuk memenangkan mayoritas di badan legislatif dengan 70 kursi di Hong Kong dengan tujuan menghalangi proposal pemerintah untuk meningkatkan tekanan bagi reformasi demokrasi dapat dilihat sebagai subversif.

Pemimpin kota tidak dipilih secara langsung dan hanya separuh kursi legislatif yang terbuka untuk pemungutan suara demokratis, dengan separuh lainnya sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh pro-Beijing.

"Orang-orang yang terlibat dicurigai menggunakan apa yang mereka sebut rencana '35 + '... untuk melumpuhkan pemerintah Hong Kong," kata Lee, menambahkan pemerintah tidak akan mentolerir "tindakan subversif".

Polisi mengutip aturan bahwa jika badan legislatif gagal mengeluarkan anggaran tahunan dua kali, kepala eksekutif kota harus mundur. Undang-undang keamanan nasional melarang mengganggu dan mengganggu administrasi kota.

Halaman:

Editor: Shofia Munawaroh

Sumber: REUTERS


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah