Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Lagi-lagi China tengah memicu api peperangan di Laut China Selatan (LCS).
Terbukti, klaim Nine Dash Line oleh Beijing yang mencaplok 80 persen perairan LCS ditentang berbagai negara.
Atas klaim sepihak tersebut menyebabkan negara yang tergabung dalam ASEAN dirugikan atas klaim Nine Dash Line China.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Zonajakarta.com dengan judul Ramai-ramai Geruduk China, Inggris, Prancis dan Jerman Dukung Indonesia Tolak Klaim Nine Dash Line
Baca Juga: Pilih Transaksi Digital Selama Masa PSBB, Simak Cara Top Up ShopeePay
Sehingga tidak dipungkiri jika negara-negara ASEAN kini tengah memperkuat militernya guna melawan agresivitas China.
Kasus klaim sepihak China kali ini menjadi perhatian bangsa-bangsa Eropa. Setidaknya negara Inggris, Prancis, dan Jerman sepakat mengecam klaim Nine Dash Line.
Ketiga negara bersama-sama mengirimkan catatan ke PBB, mendukung laporan dari Malaysia, Australia, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Amerika Serikat (AS).
Selama setahun terakhir, pemerintah ketiga negara itu telah mengeluarkan teguran diplomatik, keluhan, dan penolakan atas klaim maritim China yang luas di LCS semuanya melalui Komisi PBB untuk Batas Landas Kontinen.
Baca Juga: Fadli Zon Tanggapi Kasus Denny Siregar yang Sedang Memanas Lagi
“Prancis, Jerman, dan Inggris menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kebebasan laut lepas tanpa hambatan, khususnya kebebasan navigasi dan penerbangan, dan hak lintas damai yang diabadikan dalam (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), termasuk di Laut Cina Selatan,” kata catatan itu seperti dilansir zonajakarta.com dari Radio Free Asia (RFA) dan Galamedianews, Jumat (18/9/2020).
Ketiga negara tersebut juga menekankan bahwa 'hak bersejarah' atas perairan LCS tidak sesuai dengan hukum internasional.
"Ingat bahwa putusan arbitrase dalam kasus Filipina versus China tertanggal 12 Juli 2016 dengan jelas menegaskan hal ini," tegas ketiganya.
Catatan tersebut juga menolak bagian lain dari sikap China atas perairan yang disengketakan. Disebutkan bahwa pulau-pulau buatan, seperti yang dibuat oleh China di LCS melalui reklamasi tanah dan pengerukan pasir, tidak dapat menghasilkan hak maritim seperti zona ekonomi eksklusif di bawah UNCLOS.
Baca Juga: Pejabat Bandara Singapura Mundur Usai Wanita asal Jatim Dituduh Mencuri, Ini Kata Hotman Paris
Catatan itu juga menjelaskan bahwa Prancis, Jerman, dan Inggris tidak mengakui pengelompokan batu dan pulau kecil di Paracel oleh China menjadi sebuah kepulauan yang akan menghasilkan garis pangkal lurus.
Garis pangkal lurus adalah garis imajiner yang menghubungkan titik-titik terluar fitur-fitur kepulauan yang dimaksudkan untuk membatasi - dan secara efektif memaksimalkan - wilayah yang dimilikinya.
Paracel adalah sekumpulan batu dan pulau kecil di bagian utara Laut Cina Selatan dan menjadi sengketa antara Cina, Vietnam, dan Taiwan.
Inggris sudah tidak mengakui upaya China untuk menarik "garis pangkal lurus" di sekitar fitur yang diduduki di wilayah tersebut dan melakukan latihan kebebasan navigasi di sana pada tahun 2018.
Baca Juga: Tragis, Seorang Ayah Dapati 2 Anaknya Tewas di Dalam Mobil di Parkiran SPBU Shell
Namun, ini adalah pertama kalinya Prancis dan Jerman secara eksplisit menegur garis pangkal China, serta posisi "hak bersejarah" China yang bersikeras memberikannya kedaulatan atas perairan dan bebatuan yang tersebar di hampir seluruh LCS.
Kedua negara Eropa tersebut baru-baru ini juga mendorong keterlibatan lebih lanjut di Pasifik.
China telah mendapat kecaman internasional yang meningkat, terutama dari pemerintah AS, atas perilakunya di LCS dan terus mengirim kapal sipil yang dikendalikan militer dan pemerintah ke wilayah tetangganya di Asia Tenggara.
Terbaru Indonesia, satu negara yang berada di seberang Selat Malaka, mencela China karena mengirim kapal China Coast Guard (CCG) ke perairannya selama akhir pekan.***(Beryl Santoso/Zona Jakarta)
