Network
Program desa anti korupsi adalah upaya KPK meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang dimulai sejak level desa.
"Pemerintahan desa saat ini kan mengelola anggaran, Dana Desa. Maka, tata kelola pemerintahan desa yang bersih semakin menjadi kebutuhan. Harapannya, budaya antikorupsi yang dimulai dari level desa akan bisa menyebar ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” kata Andika.
Ada lima indikator yang harus dipenuhi bagi percontohan desa anti korupsi. Yakni penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sangat diperlukan. Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya, peruntukannya jelas, dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia,” imbuhnya.
Baca Juga: Sepasang Jebeng dan Thulik Terpilih dalam ajang Banyuwangi Youth Festival 2022
Digelar dua hari, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan tentang korupsi, dampak, hingga upaya pencegahannya. Di antaranya, bagaimana cara pelaporan kasus dugaan korupsi ke KPK.
Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari tim KPK, Kemendes PDTT, Konsultan Penyusun Desa Anti Korupsi, dan BNN.
Sementara peserta yang dihadirkan terdiri atas jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan perempuan.
Kepala Desa Sukojati, Untung Suripno mengatakan sangat antusias dengan dipilihnya Desa Sukojati sebagai kandidat desa anti korupsi. Menurutnya, dengan bimtek yang digelar KPK saat ini akan memperkuat pelayanan publik di tempatnya.
Baca Juga: Berdayakan Warga Olah Durian, Pebisnis Muda Perempuan Juara 'Jagoan Tani' Banyuwangi
