Network
/photo/2021/10/01/1646738292.jpg)
RINGTIMES BANYUWANGI - Tempat hiburan malam Holywings kerapkali mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, terlebih baru-baru ini terbukti menistakan agama terkait promosi. Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi Daerah Kota Istimewa (DKI) Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha Holywings di Jakarta.
Selain itu Pemprov Jakarta juga mengkoridnasi dan menginventarisasi setoran pajak hiburan malam Holywings.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki setoran pajak tersebut.
Menurut Anies Baswedan, besaran setoran pajak antara restoran dan hiburan tentu akan berbeda.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berangkat di Ukraina dengan Kereta
Pada kenyataannya, Anies Baswedan juga mengungkapkan, bahwa sejumlah pelaku usaha berbuat nakal menghindari pembayaran pajak yang seharusnya disetorkan ke pemerintah daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta, Benny Agus Chandra juga menegaskan terdapat 12 outlet Holywings Group yang dicabut izin usahanya.
Kepala Dinas Pariwisaat dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakart Andhika Permata menjelaskan bahwa terdapat hal yang menguatkan rekomendasi Holywings dicabut izin usahanya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), serta hasil pemantauan lapangan, ditemukan beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301.
