Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi terus mendukung program sertifikat hak atas tanah bagi nelayan yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menggandeng Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ratusan nelayan dan pembudidaya ikan di Banyuwangi mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.
“Ini adalah upaya pemerintah membantu para nelayan dan para pembudidaya ikan untuk mendapatkan legalitas lahan yang dimilikinya,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menyerahkan secara simbolis 50 sertifikat tanah milik pembudidaya ikan di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Banyuwangi pada 27 Juni 2022 lalu.
Baca Juga: Timsus Macan Blambangan Streskrim Polresta Banyuwangi, Berhasil Amankan Pelaku Pencabulan Santriwati
Ipuk menyampaikan, pemkab lewat Dinas Perikanan dan BPN selama ini telah melakukan pendampingan program Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Nelayan dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan.
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil.
Sejak 2016, ada 850 nelayan dan pembudidaya ikan di Banyuwangi yang telah dan tengah berproses mendapatkan sertifikat tanah dari program ini.
Baca Juga: Bersama Kepolisian, Pemkab Banyuwangi Gerak Cepat Tertibkan Oknum yang Palak Wisatawan
“Dengan mengantongi legalitas atas tanahnya, kami semua berharap nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dapat memperoleh modal usaha untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya. Misalnya sebagai agunan pinjaman pada perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan,” kata Ipuk.
Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Alief Kartiono menjelaskan, program ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi nelayan dan keluarganya serta keberlangsungan usaha penangkapan ikannya.
