Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Pada hari Senin, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setuju untuk memperpanjang program bantuan kemanusiaan mulai dari Turki hingga daerah bergejolak Suriah.
Skema bantuan yang sudah berjalan sebelumnya secara formalitas telah kadaluarsa pada hari Minggu, dan dua anggota Dewan Keamanan berkaitan dengan kekuatan veto, yakni Rusia dan Amerika Serikat telah gagal dalam melakukan persetujuan terkait perpanjangan bantuan.
Namun dewan akhirnya menyetujui rencana Rusia untuk memperpanjang skema tersebut selama enam bulan, alih-alih perpanjangan satu tahun yang awalnya diusulkan.
Baca Juga: KRISIS! Warga Sri Lanka Tunggu Di Kediaman Presiden dan Perdana Menteri untuk Segera Turun
Sebelumnya, pada hari Jum'at, Rusia mengusulkan resolusi bantuan akan diperpanjang selama satu tahun. Namun, negara-negara yang beraliansi dengan Barat menolak resolusi tersebut dan lebih menyerukan mekanisme bantuan hanya enam bulan.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan Moskow akan terus memveto secara teks apa pun selain miliknya.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang sekarang dijadwalkan untuk memberikan suara pada rancangan resolusi pada hari Selasa, 12 Juli 2022.
Rancangan resolusi yang telah diajukan oleh Irlandia dan Norwegia memang hampir identik dengan teks Rusia, namun gagal mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat.
Isi dari rancangan resolusi dari Irlandia dan Norwegia menyarankan kemungkinan penghentian mekanisme pada Januari 2023 dan akan memberikan pembaruan di dalamnya, tergantung pada adopsi resolusi baru.
Baca Juga: Meninggalnya Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe Tinggalkan 4 Warisan Untuk Jepang
Aturan itu juga mengamanatkan pengarahan setiap dua bulan tentang penerapan sistem dan menyerukan laporan khusus tentang persyaratan kemanusiaan di kawasan Suriah kepada sekretaris jenderal PBB pada 10 Desember 2022 mendatang.
Untuk lolos dalam mengesahkan bantuan itu, resolusi membutuhkan setidaknya sembilan suara dan tidak ada veto oleh Rusia, Cina, Amerika Serikat, Prancis atau Inggris.
Pada tahun 2014, Dewan Keamanan memberi lampu hijau pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah dari Irak, Yordania dan dua titik di Turki.
Tujuannya adalah untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi orang-orang yang tinggal di kubu pemberontak terakhir yang tersisa di Suriah yang di mana terkenal dikendalikan oleh kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham.
Baca Juga: Shinzo Abe Eks PM Jepang Dikonfirmasi Meninggal Dunia
Adapun dari pihak Rusia, berpendapat bahwa program bantuan PBB melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.
Bantuan PBB diperkirakan akan diberikan kepada kurang lebih 2,5 juta orang-orang sepanjang perbatasan Suriah. Rencana bantuan itu akan dimulai pada enam bulan pertama di tahun 2022, hingga Januari 2023.
Diperkirakan sebanyak 4.650 truk berisikan amunisi bantuan akan melewati perbatasan Bab al-Hawa ke Suriah.***
