Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Banyuwangi Nagih Janji digelar ratusan sopir dump truck di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi.
Mereka menuntut tambang dibuka kembali dan perizinan yang difasilitasi Pemda Banyuwangi segera dituntaskan.
“Enggak mungkin kita nagih kalau kita tidak dihutangi,” ujar koordinator aksi, Syahril kepada Ringtimes Banyuwangi ketika ditanya perihal tajuk aksi.
Baca Juga: Banyuwangi Nagih Janji Diwarnai Aksi Dorong, Massa Sopir Tambang Ngotot Temui Bupati
Syahril menyebut bahwa hal ini berawal dari janji Pemerintah Banyuwangi yang tak kunjung ditunaikan terkait perizinan tambang yang telah diajukan oleh perusahaan-perusahaan tambang lokal.
“Dari keseluruhan tambang itu sebetulnya dari perizinan awal sudah jalan secara administrasi. Jadi ada beberapa yang tinggal di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tapi Pemerintah Daerah tidak bisa menyelesaikan, janji janji terus,” bebernya.
Syahril juga menyebut bahwa sebetulnya para pelaku usaha tambang telah beritikad baik untuk mengurus perizinan sejak dulu.
Baca Juga: Gagalkan Percobaan Penyelundupan Sabu, Lapas Banyuwangi Janji Disiplinkan WBP Pelanggar
“Semua data awal sudah ada, termasuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) sudah punya semua,” lanjutnya.
Akan tetapi mereka kecewa karena hanya mendapat janji-janji dari pemerintah daerah dan persoalan perizinan tak kunjung terselesaikan.
“Terus ada hembusan opini dari beberapa oknum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) kalau kita ini penggarong tambang ilegal, sehingga tambang itu ditutup” katanya.
Baca Juga: Revitalisasi Agro Wisata Tamansuruh Rampung, Siap Jadi Pesona Baru Banyuwangi
Penutupan itulah yang disebut Syahril sebagai hal yang celaka karena berakibat pada terdampaknya para pekerja.
“Ribuan sopir kerja dari tambang-tambang itu akhirnya tidak bisa mencari nafkah,” tandasnya.
Syahril juga mengatakan bahwa massa menuntut menemui Bupati karena selain sebagai pemimpin, juga sebagai pemangku kebijakan.
Demonstrasi sendiri diikuti oleh ratusan sopir dan dump truck yang memblokade jalan berimbas pada penutupan Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Adi Sucipto oleh pihak Kepolisian.
Massa yang berdemo sempat melakukan penolakan ketika ditemui langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Dwi Yanto sebagai perwakilan Bupati Ipuk Fiestiandani yang sedang menjalankan dinas luar.
Meski sempat menolak, akhirnya tujuh perwakilan pendemo menjalani rapat tertutup dengan pihak Pemda untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan.***
