Network
RINGTIMES BANYUWANGI- DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda usulan nota penjelasan Bupati atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 pada Jumat, 16 Juni 2023.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD I Made Cahyana Negara diikuti seluruh anggota dewan dari lintas fraksi.
Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Sugirah, Assisten, Staf Ahli beserta jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah.
Dalam Nota Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 tersebut, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2012 hingga tahun 2022.
Baca Juga: FAO dan KKP Berdayakan Perempuan Nelayan Skala Kecil Banyuwangi
”Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras dan dukungan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, Eksekutif, serta Legislatif. Eksekutif berkomitmen akan terus meningkatkan akuntabilitas untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ujarnya.
Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga meraih penghargaan sekaligus Penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2023 terkait tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyabet penghargaan untuk dua kategori.
Pertama, Banyuwangi masuk dalam tiga kategori utama implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NPSK) manajemen ASN terbaik serta terbaik keempat dalam kategori elemen implementasi manajemen ASN pengembangan kompetensi Pemerintah Kabupaten untuk wilayah barat tipe besar.
Selanjutnya, secara garis besar Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022, pendapatan Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 3,24 triliun atau 101,73 persen dari target anggaran sebesar Rp 3,18 triliun.
