Network
Bapenda menyatakan banyak kendala yang terjadi di lapangan, salah satunya ialah penitipan pembayaran pajak melalui petugas pemungut PBB desa.
Menurut Firman, Bapenda secara berkala melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan edukasi terkait dengan tunggakan pajak.
“Piutang pajak menjadi catatan kita setiap tahun. NOP dan namanya siapa saja kami ada datanya,” ungkapnya.
Baca Juga: PPATK Temukan Aliran Dana Kampanye Dari Luar Negeri, Keseriusan KPU Terhadap Pemilu Dipertanyakan
Lebih lanjut Firman menyatakan bahwa pemerintah desa juga memiliki data wajib pajak yang sudah membayar dan belum.
Oleh karena itu Bapenda mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB secara langsung melalui bank, Indomaret, atau BUMDes.
“Pakai M-Banking juga bisa. Pembayaran bisa dilakukan melalui Bank Jatim, Bank Mandiri, BRI, BNI dan Kantor Pos,” jelasnya.
Apabila warga melakukan pembayaran melalui petugas pemungut pajak, seharunya meminta bukti pembayaran.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Salurkan Sepuluh Ribu Bansos Alat Masak Listrik di Banyuwangi
Warga juga bisa meminta kepada bendahara PBB karena bukti setor dalam bentuk kolektif yang dipegang oleh pemerintah desa.
