RINGTIMES BANYUWANGI – Kesuksesan Kabupaten Sampang Madura dalam mempertahankan daerahnya di zona hijau atau tidak ada kasus Covid-19 diapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.
Anggota DPRD Jatim, Mohammad Ashari mengatakan, sejak Covid-19 masuk ke Jatim, Sampang hingga saat ini nihil baik pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun pasien yang terkonfirmasi positif virus corona.
Ashari yang juga tokoh Sampang Madura, mengaku Bupati Sampang Slamet Djunaidi, Forkopimda dan kepala desa tidak main-main dalam pencegahan covid-19 di daerahnya.
Baca Juga: Kabar Gembira!! Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Dibuka Kembali
Hal itu ditunjukkan dengan realokasi sebagian dana APBD untuk pembelian masker. Pemkab Sampang mewajibkan masyarakat memakai masker.
"Memang bupati, Forkopimda, dan kepala desa tidak main-main. APBD dibelikan untuk masker dan harus digunakan," kata Ashari yang juga politisi asal Fraksi Partai Nasdem, pada Rabu (29/4/2020).
Ia menjelaskan, warga juga diwajibkan untuk sering cuci tangan dengan air atau hand sanitizer.
Baca Juga: Ada 28 Study Diklaim Perokok Tertular Corona, Peneliti Dibuat Bingung
Pemkab benar-benar menerapkan kedisiplinan warganya untuk memakai hand sanitizer dan masker.
"Itu wajib hukumnya. Kalau dana ini dikorupsi harus diproses hukum. Dan masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan. Langsung ditindak," pintanya.
Ashari menegaskan, Bupati Sampang tiap malam terjun ke lapangan untuk mengecek kondisi masyarakat.
Salah satu pengecekan akses keluar masuk ke Sampang. Masyarakat harus turun dari kendaraan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya.
Baca Juga: Wow!! Setelah Uji Coba Kalahkan Corona Pada Monyet, Vaksin Oxfrod Siap Meluncur
"Jadi orang dari Surabaya atau dari Madura harus masuk kesitu. Dan penumpang diturunkan. Jadi kalau zona hijau benar-benar zona hijau," paparnya.
Ashari yang Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim dapil Madura ini zero Covid-19 di Sampang tidak hanya ada di data saja. Tetapi Pemkab Sampang membuktikan di lapangan.
Pemantauan tidak hanya dilakukan perkotaan saja. Tetapi bupati juga melakukan di 14 Kecamatan, hingga ke desa-desa yang ada di Sampang.
"Bahkan waktu beberapa hari sebelumnya teleconfrence di dengan Khofifah (Gubernur Jatim) sudah dibuktikan," terangnya.
Baca Juga: Para Ilmuwan Prediksi Bahwa Tahun 2020 Akan Capai Rekor Terpanas!
Ashari mengungkapkan, untuk mensukseskan gerakan pencegahan covid-19, Pemkab merangkul akademisi, kalangan Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Bupati sering melakukan komunikasi dengan ormas keagamaan agar mengajak masyarakat nmengikuti anjuran Pemerintah yakni menerapkan sosial distancing.
"Mengumpulkan orang banyak dilarang. Termasuk mantenan (pernikahan), dan tahlilan. Kalau ada perkumpulan anak muda secara tegas bupati minta dibubarkan," paparnya.
Ketegasan Bupati Sampang juga diterapkan kepada masyarakat yang datang dari luar provinsi. Seperti Jakarta atau Bali.
Baca Juga: Anies Tegaskan Bagi Warga yang Nekat Mudik Akan Sulit Kembali Ke Jakarta
Pendatang atau pemudik benar-benar harus melalui proses karantina. Pengontrolan pendatang tidak hanya ditingkat di kabupaten saja.
Tetapi kepala desa harus bertanggung jawab terhadap kehadiran orang dari luar.
Artinya setiap orang yang datang harus memakai peraturan pemerintah dan dikontrol oleh Puskesmas masing-masing.
"Jadi di Sampang orang luar yang akan masuk akan dicek datanya. Kepala desa harus melaporkan," pungkasnya.