Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Masyarakat yang tergabung dalam Koralwangi menghadiri gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi dengan maksud melakukan audiensi dengan pimpinan dewan, Senin, 14 Februari 2022.
Forum rapat dengar pendapat tersebut membahas tentang permasalahan tambang galian C Banyuwangi. Hal ini diharapkan bisa menemukan solusi permasalahan dengan dibantu forum pimpinan komunikasi daerah (Forpimda).
Halili, Koordinator Koralwangi mengatakan ingin memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas masalah pertambambangan galian C yang kerap menjadi masalah.
Baca Juga: DPRD Banyuwangi Adakan Rapat Paripurna Bahas Tanggapan Inisiatif Raperda tentang BUMD
Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Banyuwangi saat ini mempunyai tagline Banyuwangi REBOUND, yakni sebuah lompatan ke arah yang lebih baik. Dibarengi dengan upaya percepatan pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah pusat, regional, hingga daerah.
Namun kenyataannya, upaya yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Publik berhasil mencatat bahwa penutupan tambang galian C terkesan dipaksakan. Ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan konflik sosial karena menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Kita datang ke Gedung dewan ini ingin memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, bagaimana pertambangan galian C yang sering menjadi masalah segera ada solusi yang terbaik,” ucap Halili saat dikonfirmasi pewarta Ringtimes Banyuwangi.
Baca Juga: Tunjangan Mantan Karyawan Sudah Dibayarkan, Komisi III DPRD Banyuwangi: Tinggal Hutang Pajak PBB
Efek dari penutupan tambang tersebut sangat besar pasalnya banyak dari pekerja yang sudah mulai non-aktif, dari pekerja, sopir truk, penjual makanan di sekitar tambang.
Masyarakat sangat berkatung pada penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari makanan, biaya pendidikan, kesehatan, pajak dan lain sebagainya.
Fakta yang terjadi saat ini bukan kesejahteraan tetapi kesenjangan yang berujung kerusuhan dan prasangka buruk terhadap kinerja pemerintah.
Haili melanjutkan maksud kedatangannya dan kawan-kawan bertujuan agar semua bisa terselesaikan secara jelas, terutama bagi mereka yang bekerja di tambang galian.
Baca Juga: DPRD Jawa Timur Klaim PPKM Jatim Berhasil, Ini Indikator yang Dipakai
“Melalui sidang bersama pimpinan dewan diharapkan ada keputusan maupun dari Forpimda terkait pertambangan galian C yang nantinya dapat dijadikan pijakan atau payung hukum bagi masyarakat khususnya yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan galian C,” ucap Halili.
Sementara ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait permasalahan tambang tersebut.
“Secara regulasi pemerintah kabupaten tidak memiliki wewenang terkait tambang galian C, namun dari satu sisi, hal ini juga menjadi kebutuhan sebelum pelaksanaan kegiatan pembanguanan infrastruktur yang bersumber dari APBD,” ucap Made Cahaya.
DPRD sebagai lembaga wakil rakyat akan menyampaikan hasil aspirasi tersebut dalam forum rapat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.***
