Network
Kemajuan desa sebagai indikator kemajuan sebuah bangsa dan negara, harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, melihat masih ada janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, yang belum dipenuhi. Salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Selama ini, satuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, hanya mendapatkan BOS dari pemerintah pusat. Dan belum mengungkapkan dana BOSDA, atau dana BOS yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi,“ Padil.
Baca Juga: DPRD Banyuwangi Catat dan Suarakan Aspirasi Kepala Desa Menagih Janji Bupati
Pandangan Umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya, Sri Wahyuni menyampaikan, mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, pemerintah berhasil memenuhi standar pemerintah, kami fraksi Gerindra – PKS mengapresiasi kinerja atas pengembangan LPJ APBD 2021.
Strategi yang diurai oleh DPRD merupakan catatan penting bagi pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di eksekutif.
Selanjutnya berkaitan dengan Silpa sebesar Rp. 387.975 miliar , ini ada perbedaan pada nota pengantar yakni Rp. 387.985 .
“Eksekusi kita minta lebih teliti lagi dalam penulisan agar tidak rancu dalam forum yang sakral ini,” ucap Sri Wahyuni.
Pandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dibacakan juru bicaranya, Syahroni menambahkan, sebagaimana yang kita tahu, APBD 2021 telah selesai dilakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan BPK atas APBD 2021 berstatus WTP (tidak terduga), ini berarti APBD 2021, dari sisi pelaksanaan telah dilaksanakan secara prosedural dan telah memenuhi SAP ( standar akuntansi pemerintah ).
