Baca Juga: Meninggalnya Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe Tinggalkan 4 Warisan Untuk Jepang
Aturan itu juga mengamanatkan pengarahan setiap dua bulan tentang penerapan sistem dan menyerukan laporan khusus tentang persyaratan kemanusiaan di kawasan Suriah kepada sekretaris jenderal PBB pada 10 Desember 2022 mendatang.
Untuk lolos dalam mengesahkan bantuan itu, resolusi membutuhkan setidaknya sembilan suara dan tidak ada veto oleh Rusia, Cina, Amerika Serikat, Prancis atau Inggris.
Pada tahun 2014, Dewan Keamanan memberi lampu hijau pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah dari Irak, Yordania dan dua titik di Turki.
Tujuannya adalah untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi orang-orang yang tinggal di kubu pemberontak terakhir yang tersisa di Suriah yang di mana terkenal dikendalikan oleh kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham.
Baca Juga: Shinzo Abe Eks PM Jepang Dikonfirmasi Meninggal Dunia
Adapun dari pihak Rusia, berpendapat bahwa program bantuan PBB melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.
Bantuan PBB diperkirakan akan diberikan kepada kurang lebih 2,5 juta orang-orang sepanjang perbatasan Suriah. Rencana bantuan itu akan dimulai pada enam bulan pertama di tahun 2022, hingga Januari 2023.
Diperkirakan sebanyak 4.650 truk berisikan amunisi bantuan akan melewati perbatasan Bab al-Hawa ke Suriah.***