Network
Selain itu, menurut Ginting, pihaknya juga bekerjasama dengan BPSDM Semarang, untuk melakukan diklat pada nelayan, seperti yang dilakukan pada 22 hingga 27 Agustus lalu.
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training Kapal Layar Motor tersebut diikuti oleh 110 nelayan yang belum memiliki sertifikasi.
Dengan diklat tersebut, nelayan bisa mendapat Surat Kecakapan Kepalautan (SKK) 60 Mil dan Buku Pelaut Merah.
“Jadi kami terus kebut agar mereka dapat sertifikasi, agar nelayan tenang saat melaut,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Terus Geber Program Ongkir Gratis UMKM Banyuwangi ke Seluruh Indonesia
Sementara Bupati Banyuwangi mengapresiasi langkah-langkah KSOP dalam mempercepat sertifikasi nelayan.
"Kami sangat mengapresiasi langkah KSOP dengan mendatangi pos-pos nelayan untuk percepatan sertifikasi. Sinergi seperti inilah yang membuat Banyuwangi bisa seperti ini,'" kata Ipuk.
Ipuk menjelaskan Pemkab Banyuwangi bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim, dan stakeholder terkait termasuk KSOP, telah mendirikan Gerai Pelayanan Publik Terpadu khusus untuk nelayan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo serta di Pantai Muncar.
Gerai tersebut untuk mendekatkan dan memudahkan para nelayan mengurus dokumen-dokumen kelengkapan kapalnya.
