Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Gabungan Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar public hearing (mendengarkan pendapat publik) terkait pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Kamis 3 November 2022.
Public hearing bertujuan untuk mengetahui respon dan ekspektasi publik terhadap materi Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang diinisiasi oleh dewan.
Public hearing tersebut dipimpin Ketua Gabungan Komisi III dan IV Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DPRD, Anom Bashori.
Kegiatan tersebut juga mengundanghadirkan Kepala Dinas Perikanan Alief Rachman Kartiono, Kabag Hukum Ahmad Saeho, dan Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banyuwangi, Hasan Basri serta elemen nelayan lainnya.
Anom Bashori mengaku bersyukur atas respon dan ekspektasi publik, khususnya para nelayan terhadap materi raperda tersebut.
Para perwakilan nelayan menilai materi produk hukum daerah tersebut sangat baik serta memiliki visibilitas tinggi terhadap nelayan di Kabupaten Banyuwangi.
Baca Juga: Simak Prediksi Soal PTS Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Semester 2, Memahami Makna Paragraf Deskripsi
“Pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sudah selesai. Alhamdulillah elemen nelayan dalam public hearing yang kami gelar itu nyaris tidak memberikan koreksi sama sekali dan menganggap materi raperda sudah baik,“ ungkap Anom.
Anom berharap raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat segera difinalisasi dan secepatnya bisa menjadi payung hukum kebutuhan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Banyuwangi.
