RINGTIMES BANYUWANGI – Akibat krisis ekonomi yang mengarahkan negara itu pada kebangkrutan, pemerintah Sri Lanka mendesak warganya yang berada di luar negeri untuk mengirimkan dana ke ‘rumah’ untuk membantu membayar makanan dan bahan bakar.
Desakan dari pemerintah Srilangka pada pada hari Rabu, 13 April 2022 itu ternyata merupakan bagian dari utang luar negeri Sri Lanka yang belum terbayar sebesar $51 miliar atau setara dengan Rp733 triliun sehingga membawanya kepada krisis ekonomi tingkat tinggi.
Sri Lanka yang berada di posisi selatan India itu telah berada diambang krisis ekonomi sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Kekurangan bahan-bahan pokok dan pemadaman listrik yang tidak memadai sudah melanda sejak saat itu.
Saat ini kondisi Sri Lanka dipenuhi oleh kemarahan public yang intens dan banyak protes terjadi.
Gubernur bank sentral, Nandalal Weerasinghe mengatakan dia membutuhkan warga Sri Lanka yang berada di luar negeri (ekspatriat) untuk mendukung negara mereka yang pada saat ini sedang genting.
Seruannya datang sehari setelah pemerintah mengumumkan akan menangguhkan pembayaran semua utang luar negeri.
Baca Juga: Sekardus Mie Instan di Shanghai Mencapai Rp900 Ribu Akibat Lockdown
Weerasinghe mengatakan dirinya telah menyiapkan rekening bank untuk menerima sumbangan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Weeranghe berjanji dengan ekspatriat Sri Lanka bahwa uang itu akan dibelanjakan kepada hal-hal yang paling dibutuhkan.
“Bank yang telah dipersiapkan memastikan bahwa transfer mata uang asing yang akan masuk akan digunakan hanya untuk mengimpor kebutuhan pokok, seperti makanan, bahan bakar dan obat-obatan,” kata Weerasinghe dilansir dari France 24 pada Jum’at, 15 April 2022.
Pengumuman pada hari Selasa, 12 April 2022 Sri Lanka akan menghemat Sri Lanka pembayaran bunga yang jatuh tempo sebesar $200 juta untuk dialihkan untuk membayar kepentingan impor.
Seruan Weerasinghe sejauh ini disambut orang-orang Sri Lanka di luar negeri dengan skeptis.
Baca Juga: Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Diam-diam Kunjungi Presiden Ukraina di Kiev dengan Kereta Api
"Kami tidak keberatan membantu, tapi kami tidak dapat mempercayai pemerintah dengan uang tunai kami," kata seorang dokter Sri Lanka di Australia kepada AFP, yang meminta namanya tidak disebutkan.
Seorang insinyur perangkat lunak Sri Lanka di Kanada mengatakan dia tidak yakin bahwa uang itu akan dihabiskan untuk yang hal-hal yang dibutuhkan.
“Ini (sumbangan yang diperintahkan) akan berakhir seperti dana tsunami lalu,” katanya kepada AFP yang menyindir kembali pada jutaan dolar yang pernah diterima negara itu sebagai bantuan setelah bencana Desember 2004, yang merenggut sedikitnya 31.000 jiwa.
Pada saat itu, sebagian besar sumbangan uang asing yang dimaksudkan untuk korban bencana dikabarkan telah berakhir di kantong para politisi.
Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa yang memimpin saa itu terpaksa mengembalikan dana bantuan tsunami karena terciduk dana tersebut telah dikreditkan ke rekening pribadinya.***