RINGTIMES BANYUWANGI - Adanya invasi Rusia ke Ukraina sudah tidak dapat dihindari. Perang tentu membuat negara-negara di seluruh dunia mulai menunjukkan keberpihakan mereka.
Rusia akhirnya mengeluarkan data resmi terkait negara mana saja yang dianggap ‘tidak bersahabat’ dengannya.
Warga negara dan perusahaannya bahkan harus mengajukan izin khusus untuk berurusan dengan identitas asing yang ‘tidak bersahabat’ itu.
Baca Juga: Salah Satu Orang Indonesia Ungkap Alasannya Dukung Invasi Rusia ke Ukraina: Vladimir Putin Pro-Islam
Daftar negara yang dianggap 'tidak bersahabat' tersebut diterbitkan secara resmi di situs web pemerintah Rusia dikutip dari The Jerusalem Post pada Rabu, 9 Maret 2022.
Adanya daftar tersebut antara lain sebagai bagian dari serangkaian undang-undang untuk mengikuti keputusan pada hari Sabtu oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
Negara-negara organisasi internasional, dan wilayah yang dianggap 'tidak bersahabat' meliputi:
Baca Juga: Biden Umumkan Larangan Impor Minyak dan Gas Rusia, Tekan Invansi Putin ke Ukraina
1. Australia
2. Albania
3. Andorra
4. Inggris Raya, termasuk Jersey
5. Anguilla
6. Kepulauan Virgin Britania Raya
7. Gibraltar
8. Negara anggota Uni Eropa
9. Islandia
10. Kanada
11. Liechtenstein
12. Mikronesia
13. Monaco
14. Selandia Baru
15. Norwegia
16. Republik Korea
17. San Marino
18. Makedonia Utara
19. Singapura
20. Amerika serikat (AS)
21. Taiwan
22. Ukraina
23. Montenegro
24. Swiss
25. Jepang
Baca Juga: Akibat Invasi Ukraina, Upaya AS dan Inggris Memboikot Minyak dan Gas Rusia Ditolak Tegas oleh Jerman
Bagian dari langkah-langkah ekonomi sementara untuk memastikan stabilitas keuangan Federasi Rusia yang harus ditegakkan oleh daftar tersebut adalah undang-undang yang memungkinkan warga negara, perusahaan, dan badan negara Rusia untuk membayar kembali kreditur asing dalam rubel.
Sementara Israel secara terbuka melawan atas invasi yang dilakukan ke Ukraina, namun ternyata ia tidak masuk ke dalam daftar.
Nampaknya Israel telah mengambil peran mediasi selama konflik, dilihat dari Perdana Menteri Naftali Bennett terbang ke Moskow pada hari Sabtu untuk berbicara dengan Putin.
Indonesia juga tidak masuk ke dalam daftar, pemerintah mendesak dengan kuat agar perdamaian menjadi jalan yang dipilih antara kedua negara yang tengah konflik tersebut.
Dalam konteks ini, Indonesia mendorong semua pihak untuk memastikan solusi damai melalui dialog dan diplomasi.
“Semua pihak harus menghormati tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah," kata Dubes Tata yang dikutip melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri.
Baca Juga: Jumlah Senjata Nuklir Rusia Tahun 2022, Ternyata Terbanyak di Dunia dari Amerika Serikat
Dubes Tata juga menegaskan bahwa konflik dan ketegangan yang terjadi tidak memberi manfaat untuk siapapun.
Untuk itu Dubes Tata mengajak anggota Majelis Umum PBB untuk fokus kepada upaya membawa perdamaian di Ukraina.
Belum ada kepastian bagaimana perang atau invasi akan diatasi, namun semoga dunia dapat kembali damai dengan lebih cepat.***